"SPBU Pengisian Kuota BBM Nelayan dan Usaha Masyarakat Luas di Seluruh Daerah.
(MKSN) SUMBAR --Kelangkaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) terutama jenis Pertalite dan Solar subsidi terjadi di berbagai daerah dari Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi.
Susahnya mendapatkan Pertalite dan Solar ini menyusahkan aktivitas masyarakat dari nelayan, petani, supir bus, truk hingga travel dan menimbulkan kerugian waktu serta materi.
Masalah belum terpenuhinya kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai dan Seluruh daerah disebabkan oleh selisih antara usulan kebutuhan masyarakat dan alokasi yang ditetapkan pemerintah, serta hambatan pada rantai pasok dan distribusi Yang tidak Merata di Seluruh Daerah baik Sumatera,Jawa,Kalimantan dan daerah Lain.
Di Pulau Jawa saja, kelangkaan terjadi hampir di sepanjang jalan tol, jalur Pantura, dan daerah lainnya dari Jawa Barat hingga Jawa Timur yang mengakibatkan antrean berjam-jam. Pemandangan antrean panjang hingga puluhan kilometer yang menyebabkan kemacetan semakin sering terlihat ketika melintas di jalur-jalur tersebut.
Menyikapi ini, Ketua Umum Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) Ferry Irawan mendesak Pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, untuk mengevaluasi kementerian dan badan terakit pemenuhan pasokan BBM untuk masyarakat.
“Pemerintah harus berani mengeveluasi kementerian-kementerian dan badan yang terkait pemenuhan pasokan BBM. Kasihan masyarakat yang kesusahan untuk mendapatkan pertalite maupun solar subsidi,” papar Ferry, kepada aktual.com, Jakarta, Minggu (13/9/2026).
Menurut Ferry, Pemerintah harus segera memastikan ketersediaan pasokan BBM, terutama Pertalite dan Solar subsidi. Ia mengingatkan, kondisi perekonomian masyarakat yang sedang lesu jang diperparah dengan susahnya mendapatkan pasokan BBM.
Adapun CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa kelangkaan BBM menunjukkan ketahanan energi RI masih berada di atas kertas, belum diikuti kemampuan membangun cadangan energi, memperkuat manajemen logistik, dan menjalankan strategi krisis sebagaimana diamanatkan Undang-undang (UU) Energi.
“Presiden harus mengevaluasi secara menyeluruh kinerja kementerian dan lembaga yang bertugas mengamankan pasokan energi nasional serta protokol krisis energi kita,” kata Fabby,Dikutib Pada Sabtu (26/9/2026).
Sedangkan, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menjelaskan, antrean panjang pembelian BBM yang terjadi di berbagai daerah bukan hanya melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan BBM, melainkan juga mengancam pertumbuhan ekonomi di daerah.
Pasalnya, ia menilai BBM merupakan sarana vital untuk penggerak roda ekonomi, di suatu daerah dan nasional.
Untuk itu, FKBI mengimbau Pertamina dan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk transparansi mengenai stok BBM yang ada saat ini, khususnya untuk BBM subsidi Yang Banyak dibutuhkan Masyarakat Luas.
Patut diduga, timbulnya antrian panjang sampai berjam-jam, akibat pasokan BBM-nya mengalami defisit,” imbuh Tulus.
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menyoroti, antrean mengular di sejumlah SPBU terjadi karena adanya pergeseran konsumsi BBM masyarakat karena selisih harga yang terlalu jomplang.
“Permasalahan lainnya juga, kerap kali konsumen mendapatkan informasi yang simpang siur sehingga terjadi kebingungan di masyarakat,” jelas Niti, Pada Minggu lalu (13/9/2026).
Dalam arti, ia menilai pemerintah dan Pertamina berulang kali menyatakan stok BBM nasional aman, tetapi definisi ketersediaan BBM dari perspektif konsumen berbeda dengan keamanan pasokan secara nasional.
Akan menjadi masalah jika konsumen tidak bisa mendapatkan BBM di SPBU meskipun stok BBM nasional aman, sehingga konsumen mempertanyakan ketersediaan BBM tersebut,” tegas Niti.
Selain panjangnya antrean, hal ini kata Niti akhirnya juga berdampak pada operasional angkutan umum yang terhambat, sehingga bisa menghambat pergerakan ekonomi masyarakat. (**)
0 Komentar