Seratus Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,Gaya Komunikasinya Menuai Kritik.
(MKSN) Jakarta--Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya telah mengambil sejumlah kebijakan dan langkah dalam 100 hari ini.
Kebijakan tersebut antara lain penerapan PPN 12 persen untuk barang mewah, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Prabowo dan menterinya sempat menuai kritik ketika menyampaikan kebijakan mereka.
Seperti Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, yang menganggap kekerasan 1998 bukan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat.
Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai, yang meminta anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya juga menuai kritik karena anggaran yang dialokasikan hanya Rp64 miliar.
Masyarakat juga mengkritik pernyataan Prabowo tentang dukungannya untuk memperluas perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
"Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Enggak usah takut katanya membahayakan, deforestation," ujar Prabowo saat berpidato dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Gedung Bappenas, Jakarta (30/12)
Namanya kelapa sawit ya pohon, ada daunnya kan?"
Menurut Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Uli Arta Siagian, pernyataan ini tidak berdasarkan data.
Uli mengatakan tanaman sawit tidak bisa disamakan dengan tanaman hutan lainnya.
Menurutnya, hutan merupakan ekosistem yang pohonnya beragam, dan kebun sawit merupakan kebun monokultur.
"Dia berdaun lalu kemudian menyerap, tetapi dalam proses pembukaan lahan untuk sawit, proses pelepasan emisinya jauh lebih besar daripada kemampuan sawit itu menyerap karbon," ujar Uli.
Uli menambahkan, keberadaan perkebunan kelapa sawit menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti kekeringan, banjir, longsor, dan kerusakan ekosistem,Belum lagi dampak sosial ekonominya.
"Dia [kelapa sawit] rakus air, jadi selain merusak tata hidrologisnya, dia juga akan banyak menghabiskan air sehingga di banyak tempat di mana perkebunan monokultur masif, kekeringan itu adalah hal yang wajar," tambahnya.
Uli juga mengkritik pernyataan Prabowo yang menyebutkan pihaknya akan melibatkan aparat pemerintah seperti bupati, gubernur, dan polisi untuk melindungi perkebunan kelapa sawit.
Menurutnya, pernyataan tersebut berpotensi memperparah konflik agraria yang sudah ada antara masyarakat adat dan aparat keamanan.
"Yang dibangun adalah kemarahan antara warga negara dengan aparat penegak hukum atau keamanan," kata Uli.
"Yang justru sebenarnya penempatannya itu harus memastikan keselamatan dan keamanan rakyat."
Uli mencontohkan kasus di mana seorang masyarakat adat tewas ditembak saat menuntut hak atas tanah mereka.
Selain pidato Prabowo soal kelapa sawit, isu kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga menjadi sorotan.
Kurang dari 24 jam sebelum kenaikan pajak untuk semua barang diberlakukan pada 1 Januari 2025, Prabowo merevisi kebijakan tersebut hanya untuk barang dan jasa mewah.
Padahal kebijakan ini sudah disahkan menjadi Undang Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Dosen komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia Febriansyah Kulau mengkritik keputusan mendadak presiden.
"Dulu kan PPN itu akan diterapkan semestinya satu Januari, kenapa tidak sepanjang 2024 dilakukan pencerdasan?" katanya.
Kenapa di saat orang baru ngeh, baru dikomentari?"
Sementara itu "diam"-nya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dianggap Febri sesuatu yang baik agar masyarakat tidak dipusingkan dengan banyaknya wacana yang ada.
"Dari perspektif yang makro, jika presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, utusan khusus presiden, staf ahli mentri atau pejabat lainnya berkomentar atas satu hal, bisa dibayangkan akan seberapa 'riuh' republik ini atas komentar tersebut," katanya.
"Tetapi Gibran perlu berhati-hati karena bisa saja karena diamnya, itu menjadi bumerang baginya, layaknya yang dihadapi pendahulunya, KH Ma'ruf Amin.
Sejalan dengan WALHI, Febri mengatakan komunikasi pemerintah yang tidak tepat atau blunder dapat berdampak fatal.
Dalam contoh nyata, ia mengatakan unjuk rasa BEM yang menolak PPN bisa dihindari bila informasi tersampaikan dengan lebih baik.
Tidak terlepas dari individu,Menurut Febri, gaya komunikasi pemerintah saat ini tidak terlepas dari gaya komunikasi Prabowo Subianto sebagai individu.
Latar belakang militer Prabowo membuatnya sering menggunakan bahasa yang jarang didengar masyarakat, seperti kata "kedaulatan", saat berbicara tentang visi besar Indonesia.
Ini yang akhirnya membuat terkadang apa yang disampaikan Pak Prabowo salah kaprah kalau dicuplik hanya dari berapa detik," jelas Febri.
"Sedangkan kita harus melihat visi-misi besar itu kan menggunakan kacamata yang lebih luas, kita harus melihat konteksnya."
Ia juga mengatakan cara pidato Presiden Prabowo yang "impromptu", atau disampaikan secara spontan dan tanpa persiapan, menambah kemungkinan presiden salah ucap.
Selain itu, kabinet Prabowo yang gemuk juga jadi salah satu penyebab kendala komunikasi.
"Kelemahannya karena jumlah menteri banyak banget. Orkestrasinya menjadi sangat sulit," katanya.
Dua wartawan istana kepresidenan di Jakarta mengatakan kepada ABC Indonesia bahwa gaya komunikasi kabinet Prabowo berbeda dengan presiden sebelumnya.
Mereka mengatakan wartawan tidak diberi informasi agenda harian presiden.
Salah satu wartawan yang tidak mau namanya disebut mengatakan agenda yang tidak detil mempersulit penyusunan laporan dan "follow up" isu-isu terkait.
Tetapi wartawan lainnya memaklumi kondisi ini karena menganggap pemerintahan Prabowo "masih baru."
Pakar komunikasi Febri mengatakan seharusnya pemerintahan Prabowo menggunakan perspektif komunikasi politik yang progresif.
"Dengan cara komunikasi kepada rakyat lebih sering … press conference mungkin setiap sore," kata Febri.
Ia menambahkan Prabowo dan menteri-menterinya harus memperbaiki cara menyajikan informasi ke masyarakat.
Menteri-menteri ini harus tahu bukan hanya konteks jabatannya tapi konteks permasalahan," kata Febri.
"Jangan berkomentar di luar kapasitasnya dan lebih merasakan apa yang terjadi di masyarakat."
Dalam konteks pidato presiden mengenai kelapa sawit, Uli menyatakan bahwa jika pemerintah ingin mendapatkan dukungan masyarakat, seharusnya mereka menjelaskan argumentasi yang mendasari kebijakan tersebut, bukan memberikan klarifikasi setelahnya. (**)
0 Komentar