(MKSN) JABAR--Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan memberlakukan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), bagi siswa SMA dan SMK negeri.
Bahkan, Dedi menyatakan biaya operasional Gubernur siap dipangkas jika memang diperlukan untuk mempertahankan pendidikan gratis di Jawa Barat.
Penegasan itu disampaikan Dedi Mulyadi menyusul ramainya pembahasan usulan pemberlakuan kembali SPP yang muncul dari kalangan DPRD Jawa Barat.
Menurut Dedi, usulan tersebut merupakan pandangan dari sejumlah anggota DPRD yang membidangi pendidikan. Namun, sikap Pemprov Jabar tidak berubah, yakni mempertahankan kebijakan sekolah gratis bagi siswa SMA dan SMK negeri.
Pemprov Jawa Barat tidak akan memberlakukan pembayaran SPP. Kami tetap berpegang teguh bahwa pendidikan merupakan kewajiban pemerintah. SMA dan SMK negeri di Jawa Barat tetap gratis," ujar Dedi, Jumat (17/7/2026).
Dedi juga memastikan siswa di sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetap mendapatkan pembiayaan dari pemerintah sehingga tidak dibebani biaya pendidikan.
Dedi mengakui, kondisi keuangan daerah saat ini tengah menghadapi keterbatasan akibat penundaan penyaluran dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Kondisi itu, kata Dedi, tidak akan menjadi alasan untuk membebankan biaya pendidikan kepada masyarakat.
Sebagai solusi, Pemprov Jabar akan terus melakukan efisiensi dan realokasi anggaran dari pos-pos yang dinilai kurang prioritas.
Dedi berharap, seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga kualitas pendidikan di Jawa Barat agar seluruh anak mendapatkan hak belajar tanpa terbebani biaya.
"Semoga seluruh langkah ini menjadi langkah kita bersama untuk menjaga kualitas pendidikan di Jawa Barat dan menjaga masa depan anak-anak Jawa Barat," katanya. (**)


0 Komentar