Ambisi Jutaan Lapangan Kerja Dibayangi Realitas Angka Pengangguran.Rabu (4/2/2026)
(MKSN) NASIONAL--Pembukaan 3 sampai 4 juta lapangan kerja menjadi salah satu target ambisius yang akan dilanjutkan pemerintah pada 2026. Sedari awal, pemerintah lewat Juru Bicara Kementerian Perekonomian Haryo Limanseto, menegaskan hal ini sejalan dengan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, sebagai langkah strategis menuju visi pertumbuhan jangka panjang hingga 8%.
Jadi Sorotan meski begitu, Pengamat Ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar meragukan target yang bisa dicapai pemerintah. Sebab, berkaca tahun sebelumnya, ia menyoroti ketimpangan antara pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ia mengungkapkan sepanjang 2025, dengan investasi mencapai Rp1.931 triliun, pemerintah hanya mampu membuka 2,71 juta lapangan kerja. Menurut Timboel, angka tersebut jauh dari target pemerintah yang menjanjikan penciptaan 19 juta lapangan kerja dalam lima tahun.
“Yang diharapkan memang seharusnya sesuai dengan janji 19 juta. Kalau dibagi lima kan 4 jutaan ya, 4 juta per tahun,” ujarnya dalam diskusi bertema “Resolusi 2026: Menguji Janji 4 Juta Lapangan Kerja Baru” di YouTube KBR, Rabu (4//2/2026).
Mengutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis November 2025, proporsi pekerja yang bekerja penuh waktu atau minimal 35 jam per minggu pada Agustus 2025 tercatat 67,32 persen. Angka itu menurun dibanding Agustus 2023 yang sebesar 68,92 persen dari total angkatan kerja.
Meski begitu, pekerja tidak penuh waktu yakni mencakup pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran, justru meningkat. Pekerja paruh waktu naik dari 24,4 persen pada Agustus 2023 menjadi 24,77 persen pada Agustus 2025. Adapun setengah pengangguran meningkat dari 6,68 persen menjadi 7,91 persen pada periode yang sama.
BPS turut mencatat, jumlah pekerja penuh waktu pada Agustus 2025 mencapai 98,65 juta orang, sedangkan pekerja tidak penuh waktu mencapai 47,89 juta orang.
BPS juga melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2025 mencapai 7,46 juta orang. Angka ini turun sekitar 4.000 orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu, meski naik dibanding Februari 2025.
Dari rilis keterangan resmi, BPS menyimpulkan dari 218,17 juta penduduk usia kerja pada Agustus 2025, sebanyak 154,00 juta orang di antaranya merupakan angkatan kerja. Dengan demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 70,59%.
Sementara itu, sebanyak 7,46 juta orang atau 4,85 persen dari total angkatan kerja pada Agustus 2025 merupakan pengangguran. Jumlah pengangguran tersebut menurun sebanyak 4.092 orang dibandingkan Agustus 2024.
Tiga lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak adalah Pertanian, Perdagangan, dan Industri Pengolahan.
Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira mengakui persoalan penyediaan lapangan kerja tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga menjadi tantangan global. Namun, menurutnya, Indonesia memiliki kompleksitas tersendiri karena besarnya jumlah penduduk usia produktif.
“Saya rasa tantangan lapangan pekerjaan ini kan bukan hanya di Indonesia ya, tapi dia hampir di seluruh negara juga semua PR-nya bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan ya,” ujar Anggawira dalam Diskusi bertema “Resolusi 2026: Menguji Janji 4 Juta Lapangan Kerja Baru” di YouTube KBR, Selasa (27/2/2026).
Indonesia, kata dia, kini berada dalam fase bonus demografi yang seharusnya menjadi peluang. Namun, berpotensi berubah menjadi masalah serius jika tidak dikelola dengan baik.
Anggawira menyebut, salah satu persoalan utama adalah belum terjadinya keterhubungan yang kuat antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi lulusan pendidikan tinggi.
“Kita selalu menyampaikan jangan sampai bonus demografi ini menjadi malapetaka juga. Jadi memang challenging-nya bagaimana ya menghubungkan antara kebutuhan market tenaga kerja dengan kompetensi lulusan,” ujarnya.
Kondisi tersebut semakin terasa ketika pemerintah meluncurkan berbagai program strategis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, yang ternyata menghadapi kendala ketersediaan sumber daya manusia.
“Contoh ya misalnya seperti kita misalnya teman-teman yang membuka dapur-dapur MBG gitu ya, agak kesulitan nih mendapatkan ahli gizi,” lanjut Anggawira.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebutuhan rakyat terhadap pekerjaan menjadi salah satu fokus utama pemerintah.
"Saya buktikan kepada saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja. Hanya dari MBG, dan ada tuduhan untuk menjelekkan kita sebagai bangsa," katanya saat bertaklimat dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di 2026. (**)
0 Komentar