Wawako Maigus Nasir dan Jajaran Pemko Padang Siapkan Kawasan Permukiman Terpadu 45 Hektare di Sungkai.(MKSN) PADANG--+Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengambil langkah strategis untuk memutus siklus kerugian akibat bencana banjir yang kerap melanda warganya. Tidak sekadar memberikan bantuan darurat, pemerintah kota kini mematangkan rencana relokasi permanen melalui pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga yang selama ini bermukim di zona merah.Sabtu (10/1/2026)
Cek Lokasi Sebagai wujud keseriusan, Wawako Kota Padang, Maigus Nasir, turun langsung meninjau calon lahan relokasi di kawasan Tanah Sungkai, Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh.
Lahan seluas 4,6 hektare tersebut diproyeksikan menjadi rumah baru bagi sekitar 300 Kepala Keluarga (KK) di wilayah Kecamatan Pauh yang selama ini tinggal di bantaran sungai dan area rawan bencana tinggi. Peninjauan ini turut melibatkan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0312/Padang, serta jajaran teknis dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pertanahan, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Semangat Dalam tinjauannya, Maigus Nasir menegaskan bahwa pemilihan lokasi relokasi dilakukan Dalam kajian yang matang. Ia menetapkan empat parameter utama yang menjadi syarat mutlak, yakni jaminan keamanan geologis, aksesibilitas transportasi, ketersediaan infrastruktur dasar, serta dampak Besar Sosial-ekonomi bagi keberlanjutan hidup warga.
"Kami Jajaran Pemko Padang turun ke lapangan untuk memastikan lokasi ini benar-benar layak dan aman bagi masyarakat. Berdasarkan pantauan awal, Tanah Sungkai ini memiliki hamparan lahan yang baik dan lokasinya jauh dari aliran sungai, sehingga risiko banjir maupun longsor sangat minim," ujar Maigus Nasir di sela-sela peninjauan.
Selain faktor keamanan, aspek konektivitas juga menjadi sorotan utama pemerintah. Maigus memastikan warga yang direlokasi nantinya tidak akan merasa terasing atau kesulitan dalam mobilitas sehari-hari.
"Aksesibilitasnya cukup baik, hanya berjarak sekitar satu kilometer dari jalan utama. Ini penting agar warga yang direlokasi nantinya tidak merasa terisolasi dan tetap memiliki kemudahan akses transportasi," Ungkapnya.
Rencana pembangunan Huntap ini dirancang dengan konsep permukiman terpadu, bukan sekadar membangun deretan rumah. Maigus menjelaskan, dari total luas lahan 4,6 hektare, pemerintah mengalokasikan 30 persen lahan khusus untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum.
Kita tidak hanya membangun rumah. Di kawasan seluas 4,6 hektare ini, sekitar 30 persennya akan kita peruntukkan bagi fasilitas umum, sarana ibadah, dan sarana pendidikan. Jadi, ini akan menjadi kawasan hunian yang lengkap dan mandiri bagi 300 KK terdampak," tegas Wawako.
Pemerintah juga menaruh perhatian serius pada keberlanjutan ekonomi warga. Maigus telah menginstruksikan Camat dan Lurah setempat untuk segera melakukan pendataan detail terkait mata pencaharian calon penghuni. Tujuannya adalah memastikan perpindahan tempat tinggal tidak mematikan sumber pendapatan mereka.
"Setelah peninjauan lapangan dilakukan, proses akan berlanjut ke tahap kajian teknis yang lebih mendalam, termasuk penyusunan rencana tapak (site plan) dan perhitungan anggaran infrastruktur seperti jalan lingkungan dan drainase.
"Selanjutnya, kami akan melakukan analisis teknis, perhitungan kebutuhan infrastruktur, dan penyusunan site plan. Jika seluruh tahapan ini dinyatakan layak, maka lokasi ini akan segera ditetapkan sebagai kawasan Huntap melalui koordinasi bersama Bapak Wali Kota, Pemerintah Provinsi, dan kementerian terkait," pungkas Maigus.
Langkah relokasi ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk melindungi warga Kota Padang dari ancaman bencana hidrometeorologi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka di lingkungan yang lebih aman. (Al)
0 Komentar