Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi )menyatakan banjir Sumatra terjadi karena kerentanan ekologis yang meningkat akibat perubahan bentang ekosistem penting seperti hutan, dan diperparah oleh krisis iklim.
Sejak 2016 hingga 2025, sekira 1,4 juta hektare hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dibabat oleh 631 perusahaan pemegang izin tambang, HGU sawit, PBPH, geotermal, izin PLTA, dan PLTM.
Menurut Walhi, bencana di tiga provinsi bersumber dari Daerah Aliran Sungai (DAS) besar yang hulunya berada di bentang hutan Bukit Barisan.
Di Aceh, dari 954 DAS, 60 persen berada di Kawasan Hutan, dan 20 DAS dalam kondisi kritis. Misalnya, DAS Krueng Trumon yang luasnya 53.824 hektare kehilangan 43 persen tutupan hutan sejak 2016 hingga 2022, kini tinggal 30.568 hektare.
DAS Singkil seluas 1,241,775 hektare pada 2022 hanya tersisa 421,531 hektare. Kurun waktu 10 tahun DAS ini mengalami degradasi tutupan hutan 820,243 hektare atau 66 persen.
Adapun DAS Jambo Aye dari luas 479.451 hektare mengalami kerusakan 44,71 persen. DAS Peusangan 245.323 hektare kerusakan 75,04 persen. Lalu DAS Krueng Tripa 313.799 hektare kerusakan 42,42 persen. Terakhir DAS Tamiang dari luas 494.988 hektare kerusakan 36.45 persen.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Aceh Ahmad Solihin mengatakan banjir yang melumpuhkan sedikitnya 16 kabupaten menjadi pesan keras bahwa alam tak lagi mampu menahan beban kerusakan yang dipaksakan manusia.
"Bencana ini bukan hanya fenomena alamiah, melainkan bencana ekologis yang diproduksi oleh kebijakan pemerintah yang abai, permisif, dan memfasilitasi penghancuran ruang hidup masyarakat melalui investasi ekstraktif yang rakus ruang," ujarnya Lewat Berita Nasional dikutip Kamis, 8 Januari 2026.
Banjir berulang di Aceh, kata Solihin, juga hasil akumulasi dari penebangan hutan, ekspansi sawit, hingga pertambangan emas tanpa izin yang dibiarkan merajalela.
"Pemerintah gagal menghentikan kerusakan di hulu dan terjadi pembiaran, justru terpaku pada solusi tambal sulam di hilir seperti pembuatan tebing sungai dan normalisasi sungai.”
Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional Uli Arta Siagian mengatakan penyebab bencana ekologis saat ini adalah pengurus negara dan korporasi.
Karena itu, kata dia, pengurus negara harus mengevaluasi seluruh izin perusahaan di Indonesia, khususnya di ekosistem penting dan genting.
"Jika harus dilakukan pencabutan izin, maka itu harus dilakukan. Apalagi Menteri Kehutanan sudah bilang akan mengevaluasi, ya sekarang kami tagih, kami punya nama-nama perusahaannya, silakan evaluasi dan lakukan penegakan hukum. Jangan hanya berjanji di tengah ratusan ribu orang yang tengah berduka di Sumatra," ujar Uli.
Uli juga meminta negara menagih pertanggung jawaban korporasi untuk menanggung biaya eksternalitas bencana.
"Negara tidak boleh menanggung biaya eksternalitas itu sendiri, karena uang yang akan dipakai adalah uang negara yang sumbernya dari pajak kita," ujarnya.
Selain itu, kata Uli, negara juga harus menagih tanggung jawab korporasi untuk memulihkan ekosistem yang telah mereka rusak.
"Mereka telah menikmati keuntungan besar dari eksploitasi alam, saatnya mereka juga ditagih tanggung jawab untuk memulihkannya.(**)
0 Komentar