(MKSN) JAKARTA--Program bantuan pangan beras yang selama ini dinikmati jutaan keluarga miskin terancam tidak berlanjut pada 2026. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, keterbatasan anggaran menjadi penyebab utama rencana penghentian program tersebut.
Dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Arief menjelaskan bahwa pagu anggaran Bapanas tahun depan hanya sebesar Rp233,2 miliar. Jumlah itu jauh dari cukup untuk membiayai distribusi bantuan pangan beras.
“Bantuan pangan tahun depan sepertinya mungkin tidak ada. Yang ada adalah beras SPHP,” ujar Arief, Kamis (4/9/2025).
Sebagai gantinya, pemerintah hanya akan menyalurkan beras lewat program subsidi Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP), yaitu bantuan berupa selisih harga, bukan distribusi penuh seperti sebelumnya.
Meski begitu, Arief menegaskan pihaknya sudah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp22,53 triliun kepada pemerintah dan DPR. Dari jumlah itu, sekitar Rp20,46 triliun diproyeksikan untuk menyalurkan bantuan beras kepada 18 juta keluarga penerima manfaat, masing-masing 10 kilogram per bulan selama enam bulan.
“Kalau tidak ada tambahan anggaran, program ini tidak bisa jalan. Bantuan pangan sepenuhnya ditanggung pemerintah, berbeda dengan SPHP yang hanya menutup selisih harga,” tegasnya.
Program bantuan pangan beras sendiri sudah bergulir sejak 2023 di era Presiden Joko Widodo dan terus berlanjut hingga 2025. Hingga Agustus 2025, realisasi penyaluran mencapai 361 ribu ton atau 98,79 persen dari target, dengan anggaran Rp4,91 triliun.
Nasib program ini kini bergantung pada keputusan pemerintah dan DPR apakah menyetujui usulan tambahan anggaran atau tidak. (**)
0 Komentar