Pensiunan Jenderal TNI ingin Gulingkan Gibran,Rocky Gerung :Mereka Takut Dia Akan Jadi Pengganti Prabowo.
Jakarta-Pengamat politik Rocky Gerung akhirnya ikut nimbrung wacana yang sedang ramai, yakni menggulingkan atau mencopot atau mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Keinginan untuk menggulingkan Gibran datang bukan dari orang sembarangan, tapi ratusan purnawirawan atau pensiunan jenderal TNI.
Tentu mereka tak asal, tapi ada perhitungan dan kalkulasi politik yang matang.
Salah satu pensiuna jenderal TNI yang turut menandatangani agar Gibran digulingkan adalah mantan Wapres Try Sutrisno.Terkait wacana ini, Rocky Gerung menduga ada kekhawatiran bahwa Gibran akan segera menggantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia.
Dalam analisa Rocky, Forum Purnawirawan TNI menilai Gibran tak kompeten menjadi Presiden RI pengganti Prabowo Subianto.
Menurut Rocky, tuntutan Forum Purnawirawan TNI bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah.
Diingatkan kembali, Gibran dinilai melanggar konstitusi dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Menganggap tetap ada problem legitimasi ketika Prabowo menang Pemilu tetap ikut di dalamnya Gibran, yang diketahui melanggar konstitusi, arah moral dari tuntutan Purnawirawan memperbaiki sesuatu yang salah dalam ketatanegaraan yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden," kata Rocky Gerung dikutip dari akun Youtubenya melansir dari Tribunjabar.com, Minggu (27/4/2025).
Menurut Rocky, Forum Purnawirawan TNI sudah memiliki perhitungan dalam menyampaikan tuntutannya.
"Mereka juga memperhitungkan dengan tepat apa pak presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan?" ujarnya.
Pasti ada kalkulasi di situ, mekanismenya, mekanisme legal atau ekstra konstitusional," imbuhnya.
Menurut Rocky, pensiunan jenderal TNI memprediksi Gibran akan naik menjadi presiden menggantikan Prabowo Subianto.
Sedangkan Forum Purnawirawan TNI khawatir karena melihat kapasitas Gibran yang dianggap belum layak menjabat sebagai Presiden.
Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia, di luar hal normal," ucapnya.
"Jika ada sesuatu pada presiden, maka dengan sendirinya Gibran yang memimpin negeri ini," imbuh Rocky.
Itu yang dikhawatirkan justru karena mereka menganggap kapasitas Gibran tidak cukup memimpin Indonesia," tegasnya.
Sebelumnya Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan tuntutan mengganti Gibran sebagai Wakil Presiden.
"Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya dengan jiwa saptamarga dan sumpah prajurit," kata Wiranto.
Muncul pula opsi mengganti Gibran sebagai Wapres lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Kata Wiranto, Presiden Prabowo tak memiliki kewenangan sesuai prinsip pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Menurut Wiranto, Presiden Prabowo masih akan mempelajari usulan Forum Purnawirawan TNI.
Diketahui forum tersebut memberikan delapan tuntutan pada Presiden Prabowo Subianto, termasuk merombak kabinet.
"Beliau berpesan tadi kepada saya, akan disampaikan kepada masyarakat agar tidak ikut berpolemik masalah ini, " ujar Witanto.
Tidak ikut menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan menggangu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa," lanjutnya.
Forum Purnawirawan TNI sebelumnya meneken deklarasi berisi delapan poin yang salah satunya adalah mendesak Gibran turun dari jabatannya sebagai Wapres.
Purnawirawan yang ikut menandatangani di antaranya adalah Dankormar Letjen TNI (Purn) Suharto, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Subianto, hingga mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan.
Delapan poin yang tercantum dalam deklarasi itu adalah:
Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
- Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
- Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
- Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya.
penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
- Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
- Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, dirinya sudah mendengar usulan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang meminta agar Gibran dicopot dari jabatannya. Hanya saja, Muzani mengaku belum mempelajari usulan itu lebih jauh.
mempelajari itu dan belum membaca. Baru mendengar juga beberapa, sekilas-sekilas,” ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat.(***)
(Sumber Berita Nasional)
Komentar
Posting Komentar