Kepercayaan Publik tidak Lahir dari Slogan,Saatnya Polri Berani Mengawasi Diri Sendiri

(MKSN) SUMBAR--Ada satu pertanyaan mendasar yang seharusnya terus diajukan setiap kali kita berbicara tentang kepolisian: siapa yang mengawasi mereka yang diberi kewenangan untuk mengawasi masyarakat?

Pertanyaan ini menjadi relevan ketika publik dikejutkan oleh dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang menyeret sejumlah perwira tinggi, termasuk mantan Kapolri. Perkara ini bukan sekadar persoalan hukum yang melibatkan individu. Lebih jauh, ia menyentuh persoalan mendasar tentang integritas institusi, batas kekuasaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Tentu, proses hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Setiap tuduhan harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan yang objektif dan terbuka. Namun, terlepas dari bagaimana perkara ini nantinya diputuskan, munculnya dugaan tersebut semestinya menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan introspeksi secara serius.

Sebab, persoalan terbesar sebuah institusi penegak hukum bukan semata-mata ketika ada anggotanya yang diduga melanggar hukum, melainkan ketika sistem pengawasan di dalam institusi itu tidak mampu mencegah, mendeteksi, atau mengoreksi penyimpangan kewenangan.

Dalam negara demokrasi, kewenangan aparat penegak hukum memang harus kuat. Negara membutuhkan kepolisian yang memiliki kemampuan untuk menghadapi kejahatan, menjaga keamanan, dan melindungi masyarakat. Apalagi di tengah perkembangan teknologi digital, ketika kejahatan semakin kompleks dan batas-batas ruang privat semakin rentan ditembus.

Namun, kekuatan institusi tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan penggunaan kewenangan tanpa batas.

Penyadapan, misalnya, merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum. Akan tetapi, karena menyangkut hak privasi dan kebebasan warga negara, penggunaannya harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur yang ketat, serta mekanisme pengawasan yang independen.

Apabila kewenangan tersebut digunakan di luar ketentuan hukum, persoalannya bukan lagi sebatas pelanggaran prosedur. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana negara menjamin bahwa instrumen yang dibentuk untuk melindungi masyarakat tidak justru berubah menjadi alat yang mengancam kebebasan masyarakat itu sendiri.

sinilah pentingnya membedakan antara negara yang kuat dan kekuasaan yang tidak terkendali. Negara yang kuat adalah negara yang mampu menegakkan hukum sekaligus membatasi kekuasaannya sendiri. Sebaliknya, kekuasaan yang tidak diawasi berpotensi melahirkan penyalahgunaan kewenangan.

Kepercayaan tidak cukup diukur melalui citra

Persoalan ini juga mengajak kita melihat kembali bagaimana keberhasilan kepolisian seharusnya diukur.

Kepercayaan Publik Tidak Lahir dari Slogan: Saatnya Polri Berani Mengawasi Diri Sendiri.Kamis 12 November 2026 | 18:30 WIB

Kepercayaan Publik Tidak Lahir dari Slogan: Saatnya Polri Berani Mengawasi Diri Sendiri

Ilustrasi barikade polisi sedang mengamankan jalannya sebuah demonstrasi di Jakarta.

Ada satu pertanyaan mendasar yang seharusnya terus diajukan setiap kali kita berbicara tentang kepolisian: siapa yang mengawasi mereka yang diberi kewenangan untuk mengawasi masyarakat?

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Reformasi Polri Usai Kasus Penyadapan

Ketika kewenangan kehilangan batas

Tiga Tersangka Penyadapan Ilegal Ditetapkan, Salah Satunya Petinggi Polri

Namun, kekuatan institusi tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan penggunaan kewenangan tanpa batas.

Di sinilah pentingnya membedakan antara negara yang kuat dan kekuasaan yang tidak terkendali. Negara yang kuat adalah negara yang mampu menegakkan hukum sekaligus membatasi kekuasaannya sendiri. Sebaliknya, kekuasaan yang tidak diawasi berpotensi melahirkan penyalahgunaan kewenangan.

Kepercayaan tidak cukup diukur melalui citra

Persoalan ini juga mengajak kita melihat kembali bagaimana keberhasilan kepolisian seharusnya diukur.

Survei Litbang Kompas pada April 2026 mencatat citra positif Polri sebesar 71,5 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut tentu menggambarkan persepsi positif masyarakat terhadap institusi kepolisian. Namun, citra positif tidak selalu identik dengan kepercayaan yang kokoh.

Kepercayaan publik tidak tumbuh hanya karena keberhasilan menangkap pelaku kejahatan, mengungkap kasus besar, atau menjalankan berbagai program institusi. Kepercayaan justru diuji ketika aparat menghadapi kritik, ketika terjadi dugaan pelanggaran oleh anggotanya sendiri, dan ketika institusi harus mengambil keputusan yang mungkin tidak menguntungkan kepentingan internalnya.

Pemikiran Mardjono Reksodiputro memberikan perspektif penting dalam memahami persoalan tersebut. Dalam pemikirannya mengenai kepemimpinan Polri dan strategi pemolisian masyarakat, keberhasilan kepolisian tidak semestinya hanya dilihat melalui hard output, seperti penindakan dan pengendalian kejahatan. Ada pula soft output yang tidak kalah penting, yaitu rasa aman masyarakat, berkurangnya ketakutan terhadap kejahatan (fear of crime), serta tumbuhnya kepercayaan kepada polisi sebagai problem solver.

Ketiga agenda tersebut penting untuk memastikan bahwa reformasi tidak hanya menjadi jargon kelembagaan, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.

Polisi harus menjadi bagian dari masyarakat

Ada satu hal lain yang tidak boleh dilupakan: hubungan antara kepolisian dan masyarakat tidak seharusnya dibangun atas dasar rasa takut, melainkan kepercayaan.

Mardjono Reksodiputro menekankan pentingnya pergeseran orientasi kepolisian dari semata-mata sebagai criminal law enforcer menuju institusi yang mampu menjadi problem solver. Dalam perspektif pemolisian masyarakat, warga bukan sekadar objek pengawasan, tetapi mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban

Pemikiran ini semakin relevan dalam kehidupan demokrasi. Media massa, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan masyarakat luas harus ditempatkan sebagai mitra kritis, bukan ancaman bagi institusi. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta justru merupakan bagian dari mekanisme koreksi agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.

Dalam konteks ini, slogan Kapolri, "Polisi Bersama Masyarakat", harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Bersama masyarakat berarti bersedia mendengar kritik, membuka ruang pengawasan, melindungi kebebasan warga, serta memastikan hukum berlaku sama bagi semua orang.

Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 telah memberikan mandat yang jelas bahwa Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani, serta menegakkan hukum. Mandat tersebut menegaskan posisi Polri sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan ataupun kepentingan kelompok tertentu.

Oleh karena itu, loyalitas institusi kepolisian harus selalu berpijak pada konstitusi, hukum, dan kepentingan rakyat. Bukan pada kepentingan pribadi pejabat, kelompok politik, ataupun relasi kekuasaan.

Pada akhirnya, reformasi Polri tidak boleh hanya diukur dari seberapa kuat institusi ini menjalankan kewenangannya, tetapi juga dari seberapa besar kesediaannya untuk diawasi dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan.

Sebab, dalam negara demokrasi, tidak boleh ada institusi yang begitu kuat hingga merasa tidak perlu diawasi. Kepolisian yang profesional bukanlah kepolisian yang tidak pernah dikritik, melainkan kepolisian yang berani menerima kritik dan menjadikannya sebagai jalan untuk memperbaiki diri.

(MKSN)