(MKSN) JAKARTA--PDIP menilai kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terhadap frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto seyogyanya direspons oleh Kementerian Luar Negeri, bukan lewat pernyataan umum. Menurut Ketua DPP PDIP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Andreas Hugo Pareira, kritik tersebut bukan serangan, melainkan “vitamin” yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah.
Dino, yang dikenal sebagai pakar diplomasi berpengalaman dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, dalam unggahan videonya di Instagram menyatakan bahwa Prabowo adalah kepala negara paling sering bepergian ke luar negeri di dunia. Ia mencatat, selama menjabat, Presiden menghabiskan satu dari setiap enam hari kerjanya di luar negeri — sebuah pola yang, menurut Dino, tidak lazim dan membebani anggaran negara.
Rakyat tidak meminta presiden tidak bepergian, tapi meminta agar perjalanan itu proporsional dan bermakna,” ujar Dino dalam video tersebut, menekankan bahwa setiap kunjungan dinas harus diikuti hasil nyata, bukan sekadar simbolis.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya merespons dengan menjelaskan bahwa sebagian agenda luar negeri presiden memang telah direncanakan sejak setahun sebelumnya, namun ada pula kunjungan mendesak yang ditentukan oleh dinamika geopolitik global dan kebutuhan domestik. “Dunia bergerak cepat. Kadang, keputusan harus diambil dalam hitungan jam,” katanya.
Andreas menegaskan, latar belakang Dino sebagai tokoh diplomasi yang kredibel membuat saran-sarannya layak dipertimbangkan serius. “Ini bukan soal politik, tapi soal akuntabilitas. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang negara digunakan dalam diplomasi,” ujarnya di Kompleks DPR, Selasa (2/6/2026).
PDIP menekankan bahwa respons terhadap kritik semacam ini seharusnya bersifat teknis dan institusional. “Jangan sampai kritik dari pakar yang konstruktif justru diabaikan atau dianggap sebagai serangan politik. Kementerian Luar Negeri adalah pihak yang paling tepat menjawab, karena mereka yang memahami dinamika dan biaya operasional diplomasi,” tegas Andreas.
Kritik Dino juga mengingatkan publik pada prinsip dasar kepemimpinan: bahwa kehadiran seorang presiden di kancah internasional harus sejalan dengan kepentingan nasional, bukan sekadar citra. Dalam 18 bulan ke depan, jika tren ini terus berlanjut, tekanan publik untuk mengevaluasi ulang prioritas perjalanan dinas presiden diprediksi akan semakin kuat.
Sementara itu, Presiden Prabowo belum memberikan pernyataan resmi atas kritik tersebut. Namun, dalam sejumlah kunjungan domestik baru-baru ini, ia tampak lebih fokus pada isu-isu seperti pengelolaan MBG dan penguatan ketahanan pangan — sinyal yang mungkin menandai pergeseran agenda, atau sekadar respons terhadap dinamika opini publik. (**)
0 Komentar