(MKSN) NASIONAL--Badan Gizi Nasional (BGN) merevisi sejumlah kebijakan setelah kasus korupsi menyeret para petingginya. Dari langkah-langkah yang diambil, penghentian sementara tidak masuk daftar.


Apakah strategi BGN akan membuahkan hasil? Lalu, mengapa Presiden Prabowo Subianto tak memutuskan untuk menyetop makan bergizi gratis (MBG), seperti yang diminta sebagian masyarakat?


Menurut BGN, tujuan besar dari langkah-langkah ini adalah "penataan kembali" (refocusing) program MBG. Belakangan, mereka melontarkan bermacam rencana untuk perbaikan kebijakan secara keseluruhan.


Selama masa libur sekolah, misalnya, BGN berujar bahwa MBG tidak dikirim. Insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau dapur MBG, pun dihentikan. Selain itu, target penerima manfaat MBG akan dikoreksi.


BGN mencontohkan sedang mempertimbangkan mencabut kelompok siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dari cakupan penerima MBG.



Jadi, fokusnya bukan lagi kepada kuantitas, tapi kepada kualitas. Selain kualitas SPPG, ke depan juga diharapkan ada perbaikan dari segi efisiensi," papar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia, Muhammad Qodari, di Jakarta, Rabu (17/06).


Demo menolak MBG, beberapa waktu terakhir, mencuat ke permukaan, dimotori dari elemen mahasiswa sampai perempuan. Minggu kemarin, aliansi sipil menggeruduk serta 'menyegel' kantor BGN. Tuntutannya: setop MBG.


Aksi tersebut terjadi tak lama usai Kejaksaan Agung (Kejagung) meringkus petinggi BGN, dari Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, serta Lodewyk Pusung, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.


Keputusan untuk merevisi taktik maupun implementasi MBG diakui Ketua CISDI, Diah Satyani Saminarsih, "lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali."


Meskipun, sebetulnya, andai BGN—atau pemerintah—mendengarkan masukan banyak pihak sejak awal, kerusakannya tak akan separah ini.


"Sekarang, mungkin, karena ada tuduhan korupsi dan lain sebagainya, jadi menunjukkan usaha-usaha, upaya-upaya, yang baik," tegasnya.


"Saya hanya berharap bahwa ini tidak terlambat. Dalam arti, mau diapain juga sudah keburu [kejadian]. Ada sentimen yang amat sangat negatif sehingga susah untuk memperbaiki."

Diah menyatakan serangkaian 'pembaruan' kebijakan MBG, pada prinsipnya, tak menyentuh akar masalah.


Di tengah tekanan agar MBG diputus, pemerintah berkukuh melanjutkannya. Jawaban sehubungan ini, menurut peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, amat terikat dengan kalkulasi politik.


"Kalau MBG ini tidak berlanjut, dia [Prabowo] enggak punya medium untuk menjaga potensi suara," jelasnya.


"Bicara kebijakan yang populis, memang ada banyak. Tapi, yang muncul setiap hari, yang daily, itu cuma MBG. Jadi, potensi suara [untuk 2029] itu terjaga."


Kasus dugaan korupsi yang menyeret elite-elite BGN berbuah perubahan dalam beberapa aspek kebijakan makan bergizi gratis.


Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan program MBG tidak bakal dibagikan sepanjang periode libur sekolah. Di masa itu, BGN berfokus pada penataan serta standarisasi tata kelola.


Ketiadaan MBG tersebut turut memengaruhi pemberian insentif kepada SPPG. Sebab tidak ada kegiatan MBG, maka "seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif," imbuh Agustina.


Insentif yang dialokasikan untuk satu SPPG per harinya ialah Rp6 juta. Dengan meniadakan MBG pada momen libur panjang sekolah, anggaran yang dihemat bisa menyentuh Rp3 triliun—berdasarkan penghitungan total SPPG, durasi libur, serta insentif.


Soal insentif ini, BGN mengaku sedang mengutak-atik ulang besarannya. Agustina menegaskan tidak menutup kemungkinan insentif yang dikirim berkurang.


"Kami harap nanti insentifnya tidak fixed Rp6 juta semua. Kalau dulu bahwa penerima manfaatnya 1.500 [orang] pun insentifnya Rp6 juta, 500 [orang] pun Rp6 juta," terangnya.


Ekspektasinya, insentif BGN mampu mendorong dapur-dapur MBG untuk menghasilkan makanan berkualitas dengan standar keamanan yang komprehensif, berapa pun angkanya.


Di luar insentif, BGN memastikan bakal menghapus SPPG yang tak memenuhi kelayakan serta berkomitmen tidak menarik SPPG tambahan.


"Yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi, fokus kepada SPPG yang sudah operasional," ucap Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari.

Topik yang tengah disasar BGN tak berhenti di SPPG. Penerima manfaat MBG tak luput dari evaluasi, ungkap Agustina. BGN menginformasikan penerima manfaat MBG ditargetkan kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi, di antaranya ibu hamil dan menyusui, balita, sampai anak usia dini.


Wacana ini dirumuskan berlandaskan hasil diskusi bersama Kementerian Kesehatan yang menggarisbawahi kalau intervensi gizi sebaiknya ditempuh dalam masa 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), bertepatan otak manusia yang berkembang maksimal.


Dari situ, demi memprioritaskan kelompok yang dianggap memerlukan, BGN mewacanakan pencoretan anak-anak SMA sebagai penerima manfaat MBG. Dengan tidak disertakannya SMA, pemerintah memproyeksikan bisa mengurangi sekitar delapan juta orang.


Di lain sisi, BGN sedang menyusun mekanisme klasterisasi dapur MBG, dengan lebih memperhatikan situasi daerah masing-masing, terutama yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).


Agustina berpendapat bahwa sejauh ini skema yang diberlakukan sama belaka, baik dapur-dapur di area padat penduduk—Jawa, ambil contoh—dengan yang jauh dari akses dasar. Padahal, sambung Agustina, keadaan keduanya berbeda.


"Salah satu opsi yang akan diambil memang seperti itu, yakni klasterisasi dapur. Karena memang kalau kita mengacu pada daerah-daerah 3T, jumlah penduduknya tidak sebanyak di Jawa," tandas Agustina, Kamis (18/06).


Menambahkan keterangan BGN, Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan, menuturkan banyak sekolah-sekolah di kawasan 3T yang belum terjangkau MBG.


"Ini akan ditata lebih lanjut karena kami akan fokus kepada yang terlambat. Ini sangat terlambat di 3T," tukasnya.


Agustina memprediksi refocusing kebijakan MBG bakal menghabiskan waktu satu hingga tiga bulan ke depan. Momentum libur panjang sekolah diyakininya menjadi permulaan.


"Sehingga nanti, mudah-mudahan, ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik kondisi di lapangan. Lebih rapi," tegasnya.


[24/6 23.09] alhamris: Saat ini, publik berada dalam kondisi memendam kecewa—bahkan amarah—dengan jalannya program makan bergizi gratis (MBG), ungkap Ketua Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), organisasi think tank kebijakan kesehatan, Diah Satyani Saminarsih.


Pangkalnya ada dua: kasus keracunan serta dugaan korupsi.


Menurut Diah, jika pemerintah—diwakili Badan Gizi Nasional (BGN)—hendak memperbaiki MBG, maka sifatnya "harus amat drastis dan memperkuat pesan yang mau disampaikan."


"Bukan sekadar meredam amarah publik saja baru kemudian berupaya melakukan sesuatu," tuturnya kepada BBC News Indonesia, Kamis (18/06).


Alih-alih cuma meluruskan yang tampak bengkok di permukaan, pemerintah semestinya menghentikan sementara (moratorium) semua kegiatan MBG, imbuh Diah. Dengan moratorium, pemerintah dapat memusatkan perhatian terhadap perombakan tata kelola.

[24/6 23.10] alhamris: Membahas tata kelola, setidaknya berpedoman di sepasang kualifikasi: operasional dan desain program. Untuk desain program, misalnya, pemerintah dapat membandingkan dengan negara-negara lain yang punya kebijakan serupa. Setelahnya baru dituangkan ke dalam studi serta naskah akademik.


Kemudian di aspek operasional, hubungannya ialah dengan urusan teknis—penerapan di lapangan. Sejauh mana, contohnya, MBG memberdayakan kantin-kantin di sekolah. Atau bagaimana memastikan standar keamanan pangan tidak satu pun dilupakan.


"Moratorium itu membuka kembali space untuk mendesain ulang, memikirkan ulang, dan mengarahkan ulang bagaimana BGN atau MBG ini dijalankan," terang Diah.


Membahas tata kelola, setidaknya berpedoman di sepasang kualifikasi: operasional dan desain program. Untuk desain program, misalnya, pemerintah dapat membandingkan dengan negara-negara lain yang punya kebijakan serupa. Setelahnya baru dituangkan ke dalam studi serta naskah akademik.


Kemudian di aspek operasional, hubungannya ialah dengan urusan teknis—penerapan di lapangan. Sejauh mana, contohnya, MBG memberdayakan kantin-kantin di sekolah. Atau bagaimana memastikan standar keamanan pangan tidak satu pun dilupakan.


"Moratorium itu membuka kembali space untuk mendesain ulang, memikirkan ulang, dan mengarahkan ulang bagaimana BGN atau MBG ini dijalankan," terang Diah. (**)