(MKSN) JAKARTA -- Perbincangan mengenai Program Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kembali menjadi perhatian masyarakat.
Perdebatan muncul di ruang-ruang diskusi dan media sosial termasuk perihal penyaluran beras SPHP kepada masyarakat.
Padahal, program ini dirancang pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras sekaligus memastikan ketersediaan pasokan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Kritik datang karena dari target penyaluran 1,5 juta ton beras SPHP sejak Juli hingga Desember 2025, hingga saat ini baru 327.718 ton atau sekitar 22 persen yang berhasil didistribusikan.
Angka ini disampaikan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, dan menimbulkan pertanyaan publik tentang efektivitas pelaksanaan program ini.
Namun, penyaluran beras SPHP tidak sepenuhnya dapat disebut lambat tanpa mempertimbangkan berbagai faktor teknis dan struktural yang memengaruhi prosesnya.
Pemerintah menargetkan distribusi 1,5 juta ton beras SPHP dengan harga yang berbeda berdasarkan wilayah, seperti Rp11.000 per kilogram untuk Jawa, Bali, NTB, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Lampung. Target besar ini menuntut koordinasi lintas sektor dan kesiapan logistik yang matang.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga telah meminta Perum Bulog untuk mempercepat penyaluran beras SPHP karena hingga kini stok yang disediakan pemerintah belum terdistribusi optimal.
Menurutnya, percepatan distribusi beras SPHP menjadi kunci dalam menjaga kestabilan harga beras di pasar dan melindungi daya beli masyarakat.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan berbagai instrumen pendukung untuk memastikan program ini berjalan lebih efektif.
Satgas Pangan Polri dilibatkan untuk mengawasi distribusi beras SPHP dan menindak tegas pelanggaran terkait Harga Eceran Tertinggi (HET).
Jaringan distribusi juga diperluas melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan akses terhadap beras SPHP di pasar-pasar tradisional.
Perum Bulog pun memanfaatkan teknologi dengan meluncurkan aplikasi Klik SPHP yang memungkinkan pemantauan distribusi beras secara real time. Dengan aplikasi ini, pergerakan stok bisa diawasi secara transparan dan lebih akurat.
Banyak tantangan
Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang membuat distribusi beras SPHP berjalan belum secepat harapan.
Pertama, pengembangan sistem pelaporan berbasis aplikasi memerlukan waktu untuk implementasi dan penyesuaian di lapangan.
Kedua, pengawasan dan pengendalian yang ketat diperlukan agar beras SPHP disalurkan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Proses ini menyerap waktu dan sumber daya tambahan, tetapi menjadi langkah penting untuk memastikan program berjalan sesuai aturan.
Ketiga, koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat termasuk Perum Bulog, pemerintah daerah, distributor, dan masyarakat masih memerlukan penyelarasan agar jalur distribusi lebih efisien.
Keempat, ketersediaan stok beras SPHP yang merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi tantangan tersendiri, mengingat perbedaan kondisi infrastruktur dan akses transportasi antarwilayah.
Tujuan utama program SPHP adalah menjaga stabilitas harga beras dan memastikan ketersediaan pasokan di pasar.
Dengan adanya beras SPHP, masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat memperoleh beras dengan harga yang stabil dan terjangkau.
Keberadaan beras SPHP di pasar juga membantu mencegah gejolak harga, menjaga daya beli masyarakat, dan mengurangi risiko inflasi pangan.
Selain itu, keberadaan pasokan beras SPHP memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa kebutuhan pangan pokok tetap dapat terpenuhi, bahkan di tengah dinamika pasar dan tantangan produksi nasional.
Melalui program ini, perlindungan terhadap masyarakat menjadi prioritas utama. Beras SPHP membantu melindungi kelompok rentan dari lonjakan harga beras yang tidak terkendali.
Masyarakat dapat memperoleh akses terhadap pangan pokok dengan harga yang lebih stabil sehingga kesejahteraan sosial dapat terjaga.
Percepatan penyaluran
Dalam konteks kebijakan publik, program ini merupakan instrumen penting untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.
Percepatan penyaluran beras SPHP menjadi langkah strategis agar manfaat program ini dapat dirasakan lebih luas. Pemerintah dapat memperkuat efektivitas program melalui berbagai upaya konkret.
Peningkatan kapasitas gudang penyimpanan, misalnya, akan memungkinkan distribusi lebih cepat karena stok dapat dikelola lebih efisien.
Pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi Klik SPHP perlu dioptimalkan untuk memantau stok dan jalur distribusi secara transparan.
Kerja sama yang lebih erat dengan distributor, koperasi, dan jaringan pasar lokal juga harus diperluas untuk mempermudah akses masyarakat terhadap beras SPHP.
Di sisi lain, pengawasan yang lebih ketat menjadi fondasi utama agar penyaluran tepat sasaran. Pemerintah bersama Satgas Pangan dan aparat terkait perlu memastikan bahwa beras SPHP tidak disalahgunakan, tidak diperdagangkan dengan harga di atas HET, dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dengan kombinasi pengendalian distribusi, pemantauan teknologi, dan transparansi informasi, potensi kebocoran distribusi dapat ditekan dan efektivitas program meningkat.
Penyaluran beras SPHP yang cepat dan tepat bukan sekadar soal angka, tetapi tentang keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas harga, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat.
Setiap ton beras yang tersalurkan tepat waktu berkontribusi pada kestabilan sosial dan ekonomi nasional. Karena itu, percepatan distribusi SPHP bukan hanya penting, tetapi mendesak dilakukan.
Dengan stok 1,5 juta ton yang telah disediakan, langkah konkret dalam mengoptimalkan jaringan distribusi, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan transparansi akan menjadi penentu keberhasilan program ini.
Melalui strategi yang lebih kolaboratif, seluruh pemangku kepentingan dapat terlibat aktif dalam percepatan penyaluran beras SPHP. (***)
0 Komentar